Philosophi Simbol Indrayana

Indra merupakan dewa penegak kebenaran dan keadilan, dengan bersenjatakan bajra di tangan kanan yang berkekuatan halilintar hadhir untuk melawan ketidak benaran, timbangan di tangan kiri untuk mengukur rasa keadilan yang berlandaskan kasih sayang, sehingga indrayana merupakan yana/jalan menuju keadilan, kepastian dan bermanfaat.

simbol lembaga penegak kebenaran

gedung pengadilan pajak

data terbanding pengadilan pajak

Tuan dan Nyonya dalam kapasitas sebagai warga negara yang tidak puas atas besaran Pungutan fiskal (pajak) yang ditetapkan oleh negara, baik pajak yang dipungut pemerintah pusat maupun pajak yang dipungut pemerintah daerah, segeralah mengajukan gugatan ke pengadilan pajak.

Pungutan tersebut mencakup pajak, bea, cukai, hingga retribusi daerah. Putusan pengadilan pajak ini langsung bersifat final dan mengikat (final and binding). Langkah terakhir -jika masih belum puas atas putusan hakim- lanjutkan pada upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA)

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Pajak Menurut Terbanding, bulan Maret 2008

Terbanding	Jumlah Perkara	Selesai/ Diputus	Sisa
Direktorat Jenderal Pajak	3.406	513	2.893
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	1.646	127	1.519
Pemerintah Daerah	118	0	118
Total	5.170	640	4.530

Rincian Putusan Berdasar Jenis Pajak, 10 Maret 2008

Jenis Pajak	DJP	DJBC	Pemda	Jumlah
PPh Badan	78			78
PPh Orang Pribadi	16			16
PPh Pasal 4 ayat (2)	27			27
PPh Pasal 21	27			27
PPh Pasal 22	1			1
PPh Pasal 23	43			43
PPh Pasal 26	22			22
PPN	158			158
PPn Barang Mewah	2			2
PBB dan BPHTB	45			45
STP Bunga Penagihan	1			1
Gugatan	93			93
Bea Masuk		127		127
Total	513	127	0	640

Sumber : Hukum online.com

Pengadilan Pajak harus adil. Semuanya harus diperlakukan sama. Pengadilan Pajak dibentuk bukan sebagai pembantu pemerintah untuk memenuhi target setoran pajak. Dengan demikian, putusan pengadilan pajak tidak ada pengaruh bagi penerimaan negara.

Undang-Undang Perpajakan adalah ketentuan administrasi. Hukum pajak adalah hukum administrasi negara. Dengan demikian masalah perpajakan harus dibawa ke Tata Usaha Negara (TUN). Jadi sanksinya administratif. Jadi tidak boleh merambah ke sanksi pidana. Objeknya adalah peristiwa-peristiwa perdata, jual beli, perusahaan. Semuanya hukum perdata kan? Sanksi ganti rugi dibolehkan. Itulah keunikkan dari hukum pajak.

JEMBATAN JADUL

Jembatan yang bisa diangkat dan diturunkan, memadukan dua kepentingan yakni angkutan darat dan angkutan laut/sungai. sebuah gambaran harmonisasi dua kepentingan yang indah dan berjalan dengan teratur menjadi ilham untuk ilmu hukum untuk senantiasa adil, berkepastian hukum dan bermanfaat.

penasehat hukum fiskal

Pemerintah kian gencar saja melakukan terobosan terobosan untujk meningkatkan penerimaan perpajakan bea dan cukai). Sayangnya, upaya ini ternyata tidak dibarengi dengan produk hukum di bidang perpajakan yang memadai. yakni adil, kepastian hokum dan berkemanfaatan. Bahkan disinyalir tidak sedikit yang justru bertentangan dan melanggar prinsip hukum, artinya disamping peraturan yang ada, keputusan pejabat pajak – pabean juga belum mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum apalagi manfaat

Penasehat Hukum Juniver Girsang yang juga Ketua Umum Perhimpunan Penasehat Hak Pajak (PPHP) dalam diskusi panelnya menyatakan, diperlukan suatu wadah untuk dapat mendampingi atau mewakili wajib pajak dalam hal penanganan kasus-kasus sengketa pajak.(termasuk sengketa kepabeanan dan cukai) yang merupakan pajak pusat.

"Kita tidak dapat menutup mata, dalam proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak kerap terjadi kesalahan atau kekeliruan yang akhirnya merugikan wajib pajak," (Kantor Hukum Indrayana-Jl Dempo 35 Kalipepe Semarang)

KANTOR HUKUM INDRAYANA

KANTOR HUKUM INDRAYANA
JL. DEMPO NO. 35 (KALI PEPE) SEMARANG