data terbanding pengadilan pajak

Tuan dan Nyonya dalam kapasitas sebagai warga negara yang tidak puas atas besaran Pungutan fiskal (pajak) yang ditetapkan oleh negara, baik pajak yang dipungut pemerintah pusat maupun pajak yang dipungut pemerintah daerah, segeralah mengajukan gugatan ke pengadilan pajak.

Pungutan tersebut mencakup pajak, bea, cukai, hingga retribusi daerah. Putusan pengadilan pajak ini langsung bersifat final dan mengikat (final and binding). Langkah terakhir -jika masih belum puas atas putusan hakim- lanjutkan pada upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA)

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Pajak Menurut Terbanding, bulan Maret 2008

Terbanding	Jumlah Perkara	Selesai/ Diputus	Sisa
Direktorat Jenderal Pajak	3.406	513	2.893
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	1.646	127	1.519
Pemerintah Daerah	118	0	118
Total	5.170	640	4.530

Rincian Putusan Berdasar Jenis Pajak, 10 Maret 2008

Jenis Pajak	DJP	DJBC	Pemda	Jumlah
PPh Badan	78			78
PPh Orang Pribadi	16			16
PPh Pasal 4 ayat (2)	27			27
PPh Pasal 21	27			27
PPh Pasal 22	1			1
PPh Pasal 23	43			43
PPh Pasal 26	22			22
PPN	158			158
PPn Barang Mewah	2			2
PBB dan BPHTB	45			45
STP Bunga Penagihan	1			1
Gugatan	93			93
Bea Masuk		127		127
Total	513	127	0	640

Sumber : Hukum online.com

Pengadilan Pajak harus adil. Semuanya harus diperlakukan sama. Pengadilan Pajak dibentuk bukan sebagai pembantu pemerintah untuk memenuhi target setoran pajak. Dengan demikian, putusan pengadilan pajak tidak ada pengaruh bagi penerimaan negara.

Undang-Undang Perpajakan adalah ketentuan administrasi. Hukum pajak adalah hukum administrasi negara. Dengan demikian masalah perpajakan harus dibawa ke Tata Usaha Negara (TUN). Jadi sanksinya administratif. Jadi tidak boleh merambah ke sanksi pidana. Objeknya adalah peristiwa-peristiwa perdata, jual beli, perusahaan. Semuanya hukum perdata kan? Sanksi ganti rugi dibolehkan. Itulah keunikkan dari hukum pajak.